KARYANEWS.id, MAROS – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR) Kabupaten Maros menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (24/6/2026). Aliansi tersebut terdiri atas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.
Aksi yang berlangsung dari Kantor Bupati Maros hingga Kantor DPRD Kabupaten Maros itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah isu strategis di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam aksinya, massa membawa sepuluh tuntutan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain itu, AKAR Maros juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di daerah, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru di Kabupaten Maros.
Salah satu momen yang menarik perhatian publik terjadi ketika rombongan kendaraan KDMP yang melintas di depan Kantor Bupati Maros dihentikan oleh massa aksi sebagai simbol penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program tersebut. Kendaraan itu kemudian turut berada dalam iring-iringan massa menuju Kantor DPRD Maros.
Setibanya di DPRD Maros, para peserta aksi diterima oleh Ketua DPRD Maros bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan dialog dan menyampaikan berbagai tuntutan yang menjadi perhatian mereka.
Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dan pemuda dalam mengawal jalannya kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Aksi ini merupakan wujud tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, menyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan mutasi guru dan aktivitas tambang ilegal yang masih menjadi perhatian publik.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi, Hardiansyah, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kontrol sosial untuk mendorong pemerintah segera merespons berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat.
AKAR Maros menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan dan siap kembali melakukan aksi apabila tidak terdapat tindak lanjut yang nyata dari pemerintah terhadap berbagai aspirasi tersebut.
Meski berlangsung dengan semangat kritis, aksi unjuk rasa berjalan secara tertib, aman, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan sinergi antara gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)
